Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014 berlangsung sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di Mahkamah Konstitusi. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan ahli/saksi dari Pemerintah. Saksi dari Pemerintah yaitu Teguh Suprapto yang berasal dari Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo. Ahli dari Pemerintah yaitu Jangkung Handoyo Mulyo sebagai ahli tentang ekonomi bidang sumber daya air dan Raymond Valiant Ruritan sebagai ahli tentang alokasi sumber daya air.

Saksi Pemerintah, Teguh Suprapto, menyampaikan tiga kesimpulan dalam keterangannya. Yang pertama, bahwa Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah Sungai Bengawan Solo membahas dan memfasilitasi alokasi air oleh para pihak yang berkepentingan di dalam pengelolaan sumber daya air sesuai amanat Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang Sumber Daya Air. Yang kedua, dalam wilayah Sungai Bengawan Solo tidak terjadi penguasaan sumber daya air oleh pihak di luar Pemerintah. Yang ketiga, bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air tidak menimbulkan konflik horisontal tetapi justru menjadi salah satu instrumen dalam resolusi konflik pengelolaan sumber daya air.

Ahli dari Pemerintah, Jangkung Handoyo Mulyo menyampaikan keterangan bahwa permintaan air secara global menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, khususnya untuk memproduksi pangan. Hasil studi pengguna utama air adalah di sektor pertanian yakni sebesar 93% dan selebihnya adalah sektor lain. Nilai Ekonomi dari sumber daya air ditentukan oleh nilai gunanya, yang terkait dengan kemauan membayar dari penggunanya (willingness to pay), salah satunya industri. Pasal 29 Undang-Undang Sumber Daya Air menyatakan prioritas utama sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian (diskriminasi positif). Biaya untuk mensuplai sumber daya air terdiri dari biaya operation and maintenance dan biaya modal. Pasal 80 Undang-Undang Sumber Daya Air menunjukkan pula bahwa Pemerintah tidak membebankan biaya jasa pengelolaan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air tidak dilandasi oleh semangat komersialisasi tetapi diarahkan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesimpulannya adalah bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air sejalan dengan politik negara di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama Pasal 33.

Ahli dari Pemerintah, Raymond Valiant Ruritan, menjelaskan pendayagunaan sumber daya air dan penerapan dari alokasi air. Pemanfaatan sumber daya air oleh salah satu pengguna akan mengurangi kesempatan dari pengguna lain sehingga menimbulkan kompetensi dan rivalitas. Pola alokasi air adalah upaya menciptakan keadilan bagi semua pengguna air tanpa mengorbankan salah satu pihak. Alokasi air adalah upaya menyusun suatu keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Pasal 8 Undang-Undang Sumber Daya Air menyebutkan cara Pemerintah mengendalikan pemakaian air dengan menerbitkan perizinan. Izin adalah bagian dari cara untuk mengelola para pemakai air, dengan mengkaji prioritas dan besaran pengambilan airnya. Secara praktek Undang-Undang Sumber Daya Air sudah menjadi acuan bagi Pemerintah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan alokasi air yang melayani para pemanfaat secara adil, transparan, dan akuntabel. (rom)

 

GIS BPPSPAM

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini1169
mod_vvisit_counterKemarin4779
mod_vvisit_counterMinggu ini19670
mod_vvisit_counterMinggu lalu29305
mod_vvisit_counterBulan ini104729
mod_vvisit_counterBulan lalu141434
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung4003380

Pengunjung Online : 82
IP anda : 54.166.188.64
,
2017-11-24 05:28