Investor Bidang Air Minum

Agenda

 
  1. Undangan Prakualifikasi Proyek Kerjasama Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wilayah Tengah Kabupaten Bogor 7 April 2014 sd 22 April 2014. Selengkapnya
SIM SPAM
GIS BPPSPAM

Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat anda tentang web BPPSPAM ini ?
 

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini185
mod_vvisit_counterKemarin1151
mod_vvisit_counterMinggu ini5882
mod_vvisit_counterMinggu lalu9796
mod_vvisit_counterBulan ini32274
mod_vvisit_counterBulan lalu44080
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung1199093

Pengunjung Online : 16
IP anda : 54.243.23.129
,
2014-04-25 04:33
Profil BPPSPAM

Sekilas Pengembangan SPAM di Indonesia

Air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan air minum di Indonesia sampai saat ini masih cukup rendah. Akses air minum secara nasional saat ini baru mencapai 55,04%, yang terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 52,16% dan penduduk pedesaan baru sebesar 57,87%. Akses pelayanan air minum ini sebenarnya telah mengalami peningkatan dari tahun 2009, dimana capaian cakupan pelayanan secara nasional  adalah 47,71%, yang terdiri dari 49.82% cakupan pelayanan perkotaan, dan 45.72% cakupan pelayanan di perdesaan. Selain cakupan pelayanan yang masih rendah, permasalahan lain dalam pengembangan SPAM diantaranya keterbatasan air baku, angka Non Revenue water (NRW) masih cukup tinggi yaitu 33%, tarif yang belum Full Cost Recovery (FCR).

Sementara itu, target Millenium Development Goals (MDGs) yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah sebesar 68,87%, dengan target pelayanan di perkotaan sebesar 78,19% dan pedesaan sebesar 61,60%. Untuk mencapai target tersebut tentunya dibutuhkan peningkatan kapasitas yang cukup besar.

Untuk mencapai target MDGs dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia dibutuhkan total dana sebesar Rp 65 Triliun, namun Pemerintah hanya memiliki dana APBN sebesar Rp 38 Triliun sehingga dibutuhkan dana sebesar Rp 27 Triliun di luar dana APBN Pemerintah. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dana tersebut Pemerintah mengembangkan berbagai skema pembiayaan, salah satunya skema kerjasama pemerintah (KPS) atau dikenal dengan Public Private Partnership (PPP) model.

Untuk mendukung skema KPS ini, Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan payung hukum untuk implementasi KPS ini, melalui Peraturan Presiden No. 67 tahun 2005 jo No. 13 Tahun 2010 jo. No. 56 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.  

Untuk lebih menarik minat badan usaha, Pemerintah juga memberikan insentif sebesar-besarnya bagi investor, termasuk pembebasan pajak impor. Pemerintah juga memberikan government support untuk proyek KPS Air Minum yang secara ekonomi viable namun financially marginal. Pemerintah membentuk 2 (dua) BUMN di bawah Kementerian Keuangan, yaitu PT. PII (PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia) yang bertugas memberi jaminan untuk meningkatkan creditworthiness proyek KPS, dan PT. SMI (PT. Sarana Multi Infrastruktur) yang dapat bertindak sebagai Lender maupun shareholder untuk proyek infrastruktur.

Selain dengan skema KPS, Pemerintah juga menyiapkan skema Business to Business (B to B) dalam pengembangan SPAM melalui Peraturan Menteri PU No. 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM. Hal ini semata-mata untuk lebih memudahkan kerjasama dengan badan usaha dalam pengembangan SPAM sehingga percepatan peningkatan cakupan pelayanan air minum dapat dicapai. Dengan skema B to B ini PDAM dapat langsung bekerja sama dengan badan usaha swasta untuk penyelenggaraan SPAM di wilayah pelayanan PDAM (brownfield).

Namun demikian, implementasi KPS dalam pengembangan SPAM di Indonesia ini bukannya tanpa kendala. Konsep KPS ini belum sepenuhnya dipahami oleh pemerintah daerah, badan usaha swasta, maupun PDAM sebagai penyelenggara SPAM. Permasalahan juga terjadi pada saat adanya pergantian kepala daerah atau pergantian direksi PDAM.

Dalam hal realisasi, proyek KPS yang saat ini telah berjalan adalah KPS Air Minum Kabupaten Tangerang. Proyek ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kab. Tangerang dengan PT. Aetra Air Tangerang, dengan bentuk kerjasama BOT Penuh (Built Operate Transfer) selama 25 tahun terhitung sejak tahun 2009 (kontrak efektif 4 Oktober 2009) sampai dengan 2035. Nilai investasi proyek sebesar Rp 520 Milyar dengan lingkup pekerjaan pembangunan intake, jaringan transmisi, pembangunan IPA kapasitas 900 liter/detik, pembangunan reservoir dengan kapasitas 10.000 m3, dan jaringan distribusi, dengan target pelanggan kurang lebih 70.000 sambungan. Saat ini proyek ini telah beroperasi, IPA telah selesai dibangun dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Bapak Boediono, pada tanggal 11 Juli 2011, dan hingga saat ini telah terpasang kurang lebih 9000 SR (domestik) dan 51 industri. Tarif rata-rata yang diberlakukan adalah sebesar Rp 4.500/m3 untuk pelanggan domestik, dan Rp 13.200/m3.
(detail)

Sementara untuk skema B to B telah ada kurang lebih 9 (sembilan) PDAM yang telah mencapai kesepakatan kerjasama investasi dengan total investasi kurang lebih sebesar Rp 2,36 Trilyun. Salah satunya yang telah beroperasi adalah kerjasama antara PDAM Kab. Bekasi dengan PT. Moya Indonesia, dengan bentuk kerjasama BOT Penuh selama 25 tahun. Adapun besaran proyek adalah 720 liter/detik dengan nilai investasi kurang lebih sebesar Rp 230 Milyar. Tarif air baku yang diberlakukan adalah Rp 2.150/m3.
(detail)

Selain KPS dan B to B, Pemerintah juga menyediakan alternatif pembiayaan dari Perbankan untuk pengembangan SPAM bagi PDAM. Alternatif pembiayaan ini difasilitasi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2009, Pemerintah Pusat memberikan penjaminan pinjaman dan subsidi suku bunga bagi kredit investasi PDAM. Perpres ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 229/PMK.01/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Pemerintah juga memberikan program Restrukturisasi Utang PDAM sebagai salah satu upaya Penyehatan PDAM. Program ini dicanangkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM. Program Restrukturisasi Utang PDAM ini sangat mendukung PDAM untuk mengurangi beban keuangan PDAM, memperbaiki manajemen PDAM, dan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan PDAM kepada masyarakat.