Konsultasi Publik Percepat Pembangunan SPAM Ciawi dan SPAM Cisadane
altDalam rangka mendapatkan tanggapan  dan masukan dari pemangku kepentingan terkait pembangunan Proyek SPAM Ciawi dan SPAM Cisadane di wilayah Kabupaten Bogor, PDAM Tirta Kahuripan didampingi oleh Badan Peningkatan Penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM)  menyelenggarakan acara Konsultasi Publik  Dalam rangka Kerjasama Investasi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Dengan Badan Usaha di Lorin Hotel, Sentul , Senin (19/10). Hadir dalam acara tersebut  Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi, Ir. Mochammad Natsir, M.Sc ; Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR,  Ir. Muhammad Sundoro, M. Eng; Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Ditjen SDA, Kementerian PUPR, Ir. Agus Suprapto Kusmolyono, M.Eng., Ph.D  dan Advisor Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian PUPR,  Drs. Effendi Mansur, CES dan Direktur Operasional PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Eka Bhinekas ST.
Eka Bhinekas menyampaikan bahwa cakupan pelayanan air minum PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor baru mencapai 27,53 % dari wilayah pelayana teknis atau sebesar 20,49 dari wilayah pelayanan administrasi. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan, PDAM akan mengembangkan SPAM Ciawi dan SPAM Cisadane  dengan mengambil air baku dari Sungai Cisadane melalui kerjasama dengan badan usaha swasta untuk pembangunan dan pengelolaan unit produksi dengan pola business to businees.
Effendi Mansur mengatakan bahwa mengingat proyek kerjasama investasi dengan badan usaha tidak memerlukan dukungan pemerintah maka untuk melaksanakan kerjasama dapat menggunakan Peraturan Direksi sebagai payung hukum. Selain itu PDAM dapat secara langsung bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Mengingat PDAM Tirta Kahuripan sudah memiliki Peraturan Direksi terkait kerjasama investasi dengan badan usaha dan sudah menyusun Studi Pendahuluan SPAM Ciawi dan SPAM Cisadane  maka PDAM dapat segera melakukan tahapan berikutnya yaitu tahap persiapan yang dilanjutkan dengan tahap transaksi kerjasama. Effendi menambahkan sebelum memulai proses pengadaan badan usaha, PDAM harus mempunyai kepastian alokasi air baku dan mempersiapkan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan IPA dan prasarana lainnya.

Sementara itu, Muhammad Sundoro  menyampaikan bahwa untuk mempercepat pencapaian target program 100 persen akses aman air minum, pemerintah dapat memberikan bantuan dana untuk keperluanjaringan distribusi sesuai dengan tingkat kelayakan dan kemampuan fiskal pemerintah kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. (el/May)


 

GIS BPPSPAM

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini1107
mod_vvisit_counterKemarin4779
mod_vvisit_counterMinggu ini19608
mod_vvisit_counterMinggu lalu29305
mod_vvisit_counterBulan ini104667
mod_vvisit_counterBulan lalu141434
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung4003318

Pengunjung Online : 69
IP anda : 54.166.188.64
,
2017-11-24 05:14