BPPSPAM Dorong 2 PDAM Di Provinsi Kalimantan Tengah Terapkan FCR
Pada tahun 2016, dari 371 PDAM yang sudah dievaluasi kinerjanya oleh BPPSPAM, ada 261 PDAM yang belum menerapkan FCR. Belum diterapkannya tarif pemulihan biaya penuh/Full Cost Recovery (FCR) merupakan salah satu penyebab kinerja PDAM menurun, karena tarif yang berlaku tidak mampu menutup seluruh biaya operasi yang telah dikeluarkan PDAM.

Dalam rangka mendorong PDAM menerapkan tarif FCR, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) telah melakukan pendampingan penerapan FCR di 2 PDAM  yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah  yaitu PDAM di Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Pulau Pisau. Untuk mensosialisasikan hasil pendampingan yang telah dilaksanakan, BPPSPAM menyelenggarakan Workshop Penerapan Tarif Full Cost Recovery (FCR) pada PDAM Wilayah II di PDAM di Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Pulau Pisau pada tanggal 3 dan 5 Oktober 2017.

Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Heri Supriyanta S.Sos, MM menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian BPPSPAM Pada tahun 2016, kinerja Kabupaten Katingan masuk dalam kategori PDAM Sehat dengan nilai kinerja 2,86 dan Kabupaten Pulau Pisau masuk dalam kategori PDAM kurang sehat dengan nilai kinerja 2,68. Namun sayangnya kedua PDAM  belum menerapkan Tarif FCR sehingga kinerjanya masih menurun.

Dengan dilaksanakan kegiatan penerapan Tarif Full Cost Recovery (FCR) pada PDAM diharapkan  kemampuan finansial PDAM dapat meningkat. Adapun tahapan kegiatan BPPSPAM  dalam pendampingan FCR meliputi Petama, melakukan identifikasi  kondisi eksisting PDAM dari aspek teknis dan non teknis; Kedua, melakukan analisa tarif dan kondisi eksisting PDAM yang menjadi penyebab belum diterapkannya tarif FCR; Ketiga, melakukan pendampingan PDAM untuk penyusunan rencana tindak penurunan NRW untuk 5 (lima) tahun kedepan; Keempat,  melakukan penyusunan proyeksi keuangan dan usulan tarif dalam rangka mencapai tarif Full Cost Recovery (FCR);  dan Kelima, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan tarif FCR secara berkala dan membantu menyelesaikan masalah yang timbul.

Direktur Utama PDAM Katingan Edi Rahmat Sosiawan mengatakan bahwa biaya produksi yang harus dikeluarkan PDAM Katingan untuk melakukan pengelolaan air adalah Rp 4.400 per meter kubik. Sedangkan tarif pelanggan yang berlaku baru sebesar Rp 2.000 per meter kubik air. Untuk menutup biaya produksi, PDAM sudah mendapatkan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Katingan.  “Pada tahun 2017, kami sudah mendapat anggaran subsidi sebesar Rp 1,3 miliar dari pemkab,tapi karena selisih tarif  pungutan dengan biaya produksi air yang cukup besar tetap saja membuat kami masih merugi,”ujarnya.

Dijelaskannya lebih lanjut bahwa PDAM Katingan sedang mencari waktu dan momen yang tepat untuk menerapkan FCR agar masyarakat tidak merasakan beban yang besar, mengingat saat ini tarif dasar listrik, gas elpiji dan beban dasar lainnya sedang mengalami kenaikan. Edi berjanji , penerapan FCR di Katingan juga akan dibarengi dengan peningkatan pelayanan dan perbaikan kualitas air yang lebih baik kepada pelanggan. (el/Irn)
 
 

GIS BPPSPAM

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini39
mod_vvisit_counterKemarin4646
mod_vvisit_counterMinggu ini4685
mod_vvisit_counterMinggu lalu32344
mod_vvisit_counterBulan ini52718
mod_vvisit_counterBulan lalu142297
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung4089659

Pengunjung Online : 72
IP anda : 54.226.113.250
,
2017-12-12 00:11