BPPSPAM Siapkan Peraturan Investasi Air Minum Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) dan Trade Kredit

altSalah satu kendala yang dihadapi Pemerintah untuk mencapai target akses aman air minum 100%, pada tahun 2019 adalah keterbatasan dana baik dari APBN/APBD maupun dari PDAM. Dari Rp. 253 triliun dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan penyelenggaraan SPAM menuju 100 % akses aman air minum, hanya Rp.  67,6 triliun yang bisa dicover oleh dana APBN.

Gap pendanaan tersebut diharapkan dapat diperoleh dari investasi pihak swasta melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun proses pelaksanaan KPBU menemui kendala pada proses pengadaan yang memakan waktu yang panjang, ditambah lagi skema KPBU yang tersegmentasi pada PDAM Sehat yang layak bekerjasama. Untuk itu perlu dibuatkan alternatif kerjasama lain untuk meningkatkan kinerja PDAM yang Kurang Sehat dan Sakit dengan metode yang lebih sederhana  untuk membantu PDAM mencapai 100 % cakupan pelayanan.

Pada tahun 2017, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) tengah menyusun Petunjuk Teknis (juknis) skema pembiayaan Kontrak  Berbasis Kinerja (KBK) dan Trade Kredit. KBK merupakan kerjasama investasi konstruksi dalam peningkatan operasional dan pemeliharaan insfrastruktur SPAM pada PDAM yang berorientasi insentif dan disinsentif berdasarkan pemenuhan indikator kinerja minimum yang dilakukan oleh mitra kerjasama. Sedangkan Trade kredit adalah kredit yang diberikan oleh badan usaha untuk pengadaan barang dan jasa dengan pembayaran kredit (angsuran).

Untuk itu BPPSPAM berencana melegalkan petunjuk teknis skema pembiayaan Kontrak  Berbasis Kinerja (KBK) dan Trade Kredit menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR). “Mengingat Tahun 2019 tinggal sebentar lagi dan jumlah PDAM yang mempunyai kinerja Kurang Sehat dan Sakit masih banyak maka perlu dibuat inovasi kebijakan yang mempunyai efek mengikat lebih kuat untuk dilaksanakan oleh pihak terkait yang melaksanakan penyelenggaraan SPAM,”ujar Kepala Sekretariat  BPPSPAM, Ir. Monhilal Dipl. SE dalam Rapat Rancangan Perubahan Program BPPSPAM di kantor BPPSPAM, Rabu (27/9).

altHadir dalam rapat Plt. Anggota unsur Pemerintah BPPSPAM, Ir. M. Aulawi Dzin Nun, MSc; Plt. Anggota unsur Pelanggan BPPSPAM, Ir. Syamsul Hidayat, MS; Advisor BPPSPAM, DRS Effendi Mansur CES dan Ir. Budi Sutjahjo, MT serta tim teknis BPPSPAM semua bagian.
Monhilal menegaskan bahwa rencana kegiatan penyusunan Juknis menjadi Permen PUPR sejalan dengan fungsi BPPSPAM  yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam rapat tersebut juga dibentuk tim teknis pelaksana perubahan program yang melibatkan seluruh bagian di kantor Sekretariat BPPSPAM. Monhilal mentarget pada akhir Desember 2017 Juknis ini sudah dapat dirampungkan untuk segera diproses menjadi Rapermen PUPR. (el/Irn)

 

GIS BPPSPAM

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini858
mod_vvisit_counterKemarin4173
mod_vvisit_counterMinggu ini9583
mod_vvisit_counterMinggu lalu33536
mod_vvisit_counterBulan ini78790
mod_vvisit_counterBulan lalu139702
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung3831499

Pengunjung Online : 67
IP anda : 54.166.199.178
,
2017-10-18 04:05