Penjaminan Kualitas Pra-FS untuk Percepatan SPAM
altDalam rangka meningkatkan capacity building tim Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk mendukung pelaksanaan investasi penyelenggaraan SPAM di daerah, Badan Peningkatann Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) menyelenggarakan Workshop Penyusunan dan Penilaian Prastudi Kelayakan (Pra FS) Kerjasama Penyelenggara SPAM di Hotel Harmoni, Batam, Jumat ( 28/9).
Acara dibuka oleh Kepala Sekretariat BPPSPAM, Ir. Monhilal Dipl.SE dengan menghadirkan narasumber Anggota BPPSPAM unsur Profesi, Ir. Setio Djuwono, Advisor BPPSPAM Ir. Budi Sutjahjo, MT dan Drs. Effendi Mansur, CES, Direktur Operasi PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Salusra Satria, SE, MAF, MM dan Nugroho Andwiwinarno. Hadir dalam acara perwakilan PJPK dan Tim Kerjasama SPAM Bali Selatan, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Direktur PDAM Kabupaten Bogor, Direktur PDAM Kabupaten Serang , Direktur PDAM Kota Balikpapan, Tim KPBU SPAM Bali Selatan, Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Kerjasama BPPSPAM, Ade Syaiful Rachman St,MT dan staf teknis Bagian Pelayanan Informasi dan Kerjasama.

Kepala Sekretariat BPPSPAM, Ir. Monhilal Dipl.SE mengatakan bahwa agar pelaksanaan  kerjasama pemerintah dan badan usaha dapat terlaksana dengan baik, diperlukan penilaian kelayakan proyek pembangunan SPAM yang tepat untuk memperlancar proses investasi infrastruktur air minum. Dalam melakukan penyiapan kerjasama penyelenggaraan SPAM, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama harus memahami tahapan-tahapan proses kerjasama dan melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Usaha dalam Penyediaan Insfrastruktur.

altSesuai Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015, aspek kajian yang harus dicantumkan dalam Pra-FS, yaitu kajian hukum dan kelembagaan, kajian teknis, kajian lingkungan dan sosial, kajian resiko, kajian ekonomi dan keuangan serta kajian bentuk KPBU dan dukungan pemerintah. Meskipun Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 hanya mengatur mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, akan tetapi kerjasama business to business dapat mengadopsi dan menyesuaikan tahapan dan proses kerjasama pada peraturan ini.

Dengan diselenggarakannnya workshop ini diharapkan PJPK yang sedang menyiapkan proses kerjasama dapat menyusun dan melakukan penilaian Pra-FS dari proyek yang sudah direncanakan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(el/AdSr)

 

GIS BPPSPAM

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini856
mod_vvisit_counterKemarin4173
mod_vvisit_counterMinggu ini9581
mod_vvisit_counterMinggu lalu33536
mod_vvisit_counterBulan ini78788
mod_vvisit_counterBulan lalu139702
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung3831497

Pengunjung Online : 65
IP anda : 54.166.199.178
,
2017-10-18 04:05