Evaluasi NSPK PDAM Untuk Integrasi Pengelolaan SPAM
Penyelenggaraan SPAM yang terintegrasi antara pusat dan daerah akan mempermudah pemerintah untuk menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat.  Untuk mewujudkan pelayanan yang terintegrasi diperlukan adanya kepatuhan dari PDAM sebagai penyelenggara SPAM di daerah untuk menjalankan pennyelengaraan SPAM  sesuai aturan yang berlaku.
 
Dalam rangka mengevaluasi  tingkat kepatuhan PDAM dalam menyelenggrakan SPAM di daerah sesuai aturan,  BPPSPAM menyelenggarakan acara Konsinyasi IV Evaluasi NSPK PDAM di Fave Hotel, Senin (7/8). Acara dibuka oleh Plt.  Anggota BPPSPAM, Ir. Syamsul Hidayat MS dan dihadiri oleh Plt.  Anggota Drs. Aulawi M Dzin Nun M.Sc , Kabag Dukungan Teknis,  Ir.  Emah Sudjimah,  MT, Kabag Perencanaan dan Pelaporan Ir.  Hosen Utama Msi, Advisor Bppspam Drs.  Effendi  Mansyur CES dan staf teknis BPPSPAM.
Syamsul Hidayat menyampaikan bahwa agar kinerja PDAM menjadi lebih baik maka perlu dilaksanakan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang dapat mendukung pengelolaan SPAM ke arah yang dihadapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun NSPK yang akan dievaluasi BPPSPAM adalah kepatuhan PDAM dalam menjalankan penyelenggaraan SPAM sesuai  dengan peraturan-peraturan  tentang penyelenggaraan SPAM yang berlaku saat ini. Misalnya : Kepatuhan PDAM dalam menjalankan Peraturan Pemerintah 122 tahun 2015 tentang  SPAM dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Dari hasil rapat disepakati bahwa ada 4 kriteria penilaian yang menjadi dasar Evaluasi Penerapan NSPK PDAM yaitu aspek teknis, aspek keuangan, aspek kelembagaan dan SDM serta aspek pelayanan. Masing-masing dari 4 aspek yang sudah disepakati ini kemudian diturunkan ke dalam indikator-indikator yang menjadi dasar penilaian.
 
Dengan adanya penilaian terhadap NSPK  PDAM diharapkan akan terdapat ketegasan dan kejelasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan urusan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sehingga tumpang tindih pengelolaan dan penyelenggaraan  air minum antara  pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dihindari.
 
 

GIS BPPSPAM

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini38
mod_vvisit_counterKemarin4646
mod_vvisit_counterMinggu ini4684
mod_vvisit_counterMinggu lalu32344
mod_vvisit_counterBulan ini52717
mod_vvisit_counterBulan lalu142297
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung4089658

Pengunjung Online : 71
IP anda : 54.226.113.250
,
2017-12-12 00:10