PDAM dan BPPSPAM Wujudkan Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Agam.
Untuk memperluas cakupan pelayanan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Agam, PDAM Tirta Antokan melakukan kunjungan ke kantor Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyedian Air Minum (BPPSPAM) pada Kamis (15/6). Kunjungan diterima oleh Plt. Anggota BPPSPAM Unsur Pelanggan, Ir. Syamsul Hidayat, Advisory Senior BPPSPAM, Drs Effendi Mansur CES dan Ir. Budi Sutjahjo  MT.

Direktur Utama PDAM Tirta Antokan, Endrinelson mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Agam sedang merencanakan pembangunan SPAM Kabupaten Agam dengan kapasitas 100 liter/detik untuk memperluas cakupan pelayanan PDAM Tirta Antokan ke 4 nagari/desa di wilayah Kabupaten Agam. Saat ini sudah ada pihak swasta yang berminat untuk berinvestasi dalam proyek tersebut dan tengah melaksanakan penyusunan studi kelayakan. Endrinelson meminta BPPSPAM untuk memberikan informasi mengenai tata cara pembangunan SPAM melalui kerjasama dengan badan usaha  swasta dan persyaratan dalam melakukan kajian studi kelayakan melalui prakarsa badan usaha.

Effendi Mansur menjelaskan bahwa ada dua bentuk kerja sama penyelenggaraan SPAM yaitu Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dan Business to Business (B To B). Landasan hukum tata cara pengadaan KPBU penyelenggaraan SPAM mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 dan Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015. Sedangkan tata cara pengadaan kerjasama B to B mengacu kepada Peraturan Direksi PDAM.

Sedangkan substansi yang harus termuat di dalam dokumen pra studi kelayakan adalah kajian hukum dan kelembagaan, kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian bentuk KPBU dalam penyediaan infrastruktur, kajian risiko  pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi. Dalam melakukan penyusunan dokumen pra studi kelayakan, pihak swasta memerlukan data-data kinerja PDAM, laporan keuangan PDAM yang sudah diaudit dan rencana PDAM untuk melakukan pembangunan jaringan distribusi air ke pelanggan.
Sementara itu, Syamsul Hidayat menegaskan apabila rencana kerjasama antara PDAM dengan pihak swasta harus diketahui dan didukung oleh seluruh jajaran PDAM sehingga dapat diwujudkan bersama. Selain diketahui oleh seluruh jajaran, rencana kerjasama juga harus diketahui oleh Pemerintah Daerah sebagai pemilik PDAM sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
 
 

GIS BPPSPAM

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini785
mod_vvisit_counterKemarin4779
mod_vvisit_counterMinggu ini19286
mod_vvisit_counterMinggu lalu29305
mod_vvisit_counterBulan ini104345
mod_vvisit_counterBulan lalu141434
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung4002996

Pengunjung Online : 84
IP anda : 54.161.3.96
,
2017-11-24 03:41