WMD Kembalikan Pengelolaan SPAM Kepada PDAM
"Kami akan mengembalikan semua hak pengelolaan air di semua wilayah Indonesia kepada PDAM setempat"ujar Direktur Utama PT. Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) , Peter Glasbeek pada saat berkunjung ke kantor Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyedian Air Minum (BPPSPAM) pada Kamis (16/4).  Tujuan dari kunjungan tersebut adalah melakukan konsultasi mengenai proses pengembalian saham PT. WMD kepada PDAM atau Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah perusahaan tersebut menjalin kerjasama. 
Lebih lanjut Peter menjelaskan bahwa sejak tahun 2007 PT. WMD telah melakukan kerjasama pengelolaan air dengan Pemda di beberapa wilayah Indonesia yaitu di Manado, Biak, Sorong dan Merauke. Kerjasama antara Pemda dan PT. WMD diwujudkan dalam pembentukan perusahaan terbuka dengan sistem sharing saham dimana Pemda memiliki saham sebesar 49 persen, sementara PT. WMD  memiliki saham 51 persen. 

Mengingat adanya pembatalan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi, dimana hak pengelolaan air harus dikembalikan kepada BUMN/BUMD, maka PT. WMD berniat mengalihkan sebagian sahamnya di perusahaan pengelola air yang dimilikinya kepada PDAM sebagai perwakilan pemda setempat.Kunjungan diterima oleh Plt. Anggota BPPSPAM Unsur Pemerintah, Ir Aulawi Dzin Nur, Msc; Plt. Anggota BPPSPAM Unsur Pelanggan, Ir. Syamsul Hidayat; Advisory Senior BPPSPAM, Drs Effendi Mansur CES. 

Drs Effendi Mansur CES mendukung niat baik PT. WMD untuk mengembalikan hak pengelolaan air kepada PDAM setempat karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyedian Air Minum, hak untuk mengelola air dan menyalurkannya ke pelanggan merupakan tugas Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik daerah (BUMN/BUMD). 
Namun begitu Effendi tidak menyarankan prosedur pengembalian saham perusahaan kepada PDAM. Effendi menyarankan agar PT. WMD mengakhiri kerjasama pengelolaan air dan membubarkan perusahaan yang sudah dibentuk sebelumnya karena penyelenggaraan SPAM sampai hilir oleh badan usaha swasta sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebelum melakukan pengakhiran kerjasama, sebaiknya kedua belah pihak mengidentifikasi terlebih dahulu dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam alih milik dan pengakhiran kerjasama, yang belum tercantum dalam dokumen perjanjian kerjasama, akan tetapi pernah disepakati sebelumnya,  atau yang sudah tercantum dalam perjanjian namun belum ada tindak lanjut atau realisasinya.

Plt. Anggota BPPSPAM Unsur Pemerintah, Ir Aulawi Dzin Nun, Msc mengatakan terkait proses pengakhiran kerjasama, PDAM Kota Manado telah melayangkan permohonan surat ke BPPSPAM untuk didampingi dalam proses pengakhiran kerjasama. BPPSPAM juga berkomitmen untuk mendampingi proses pengakhiran sesuai peraturan yang berlaku. 
 

GIS BPPSPAM

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini2614
mod_vvisit_counterKemarin3949
mod_vvisit_counterMinggu ini10769
mod_vvisit_counterMinggu lalu31947
mod_vvisit_counterBulan ini87796
mod_vvisit_counterBulan lalu135361
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung3705394

Pengunjung Online : 66
IP anda : 54.225.57.120
,
2017-09-20 13:04